Situasi ini, meski legal, mereduksi pilihan rakyat dan berdampak negatif pada demokrasi.
Dampak Kemenangan Kotak Kosong
Apabila kotak kosong menang, proses Pilkada di wilayah tersebut akan diulang pada tahun berikutnya atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh undang-undang.
“Frasa ‘pemilihan berikutnya’ membuka kesempatan bagi semua pihak untuk kembali mencalonkan diri, termasuk pasangan calon tunggal yang kalah,” ujar Afifuddin.
Dalam hal ini, KPU harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menugaskan penjabat kepala daerah sementara.
Penjabat ini akan memimpin pemerintahan daerah hingga Pilkada ulang berlangsung pada 2024. Namun, kewenangan penjabat ini terbatas, seperti penjelasan pada Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016.
Tantangan Demokrasi dan Regenerasi Kepemimpinan
Munculnya calon tunggal dalam Pilkada mencerminkan rendahnya regenerasi kepemimpinan di beberapa daerah.
Kondisi ini tidak hanya mengurangi pilihan bagi rakyat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang dinamika politik lokal.
“Pilkada serentak di 2024 seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan local accountability dan political equity. Namun, dengan munculnya calon tunggal, harapan tersebut menjadi sedikit tereduksi,” tutur seorang pengamat politik.
Pilkada 2024 ini bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang kualitas demokrasi yang berjalan.
Tantangan besar bagi KPU dan partai politik adalah memastikan bahwa setiap daerah memiliki lebih dari satu calon, memberikan rakyat pilihan nyata, dan menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.
