DiksiNasi, Ciamis – Perayaan Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-383 bukan sekadar seremoni seremonial.
Di balik arak-arakan Pataka yang membelah jalan dari Pendopo Bupati ke Gedung DPRD Ciamis, Kamis (12/06/2025), terselip pesan politik budaya yang makin menegaskan jati diri Tatar Galuh.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyerahkan Pataka kepada Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana, di tengah sorak-sorai ribuan warga.
Momen itu bukan hanya mengenang kelahiran kabupaten, tapi juga menandai upaya mempertahankan identitas lokal yang semakin tergerus modernisasi.
Bahasa Sunda dan Gagasan Sunda Sentris
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang hadir dalam rapat paripurna istimewa, memilih berpidato dalam bahasa Sunda.
Gaya bicaranya santai namun sarat makna, menggambarkan karakter “Bapak Aing” yang membumi tapi penuh visi.
“Ari cikal bakal Pakuan Pajajaran teh ti Tanah Tatar Galuh. Sunda bukan hanya budaya dan bahasa saja. Karena dalam Sunda ada rasa,” ujar Dedi.
Dengan narasi itu, Dedi seolah menyematkan kembali identitas Sunda sebagai basis politik dan budaya daerah, menjadikan Tatar Galuh sebagai episentrum nilai-nilai kearifan lokal yang tidak boleh dilupakan.
Janji Konservasi dan Sentilan Anggaran
Dedi kemudian menggeser pidato ke arah kebijakan ekologis.
Ia menjanjikan anggaran konservasi bagi daerah-daerah penghasil oksigen, air, dan hutan, termasuk Ciamis.
“Saya mengeluarkan dana perlindungan konservasi. Daerah-daerah penghasil udara, oksigen, penghasil air, yang memberikan kehidupan… jadi prioritas,” kata Dedi.
Namun, ia tak lupa menyisipkan kritik.
Kepala desa dan bupati diminta tidak sibuk memikirkan pembangunan infrastruktur jika anggarannya tak cukup, karena itu akan menjadi tanggung jawab provinsi.
Tapi, ia memberi peringatan keras soal penyalahgunaan anggaran.
“Kalau anggaran desa dipakai nyandung, anggaran kabupaten untuk kunjungan kerja yang tak perlu, jangankan ditambah, yang ada pun saya coret,” tegasnya.
Pernyataan ini bisa dibaca sebagai sinyal keras terhadap elite birokrasi lokal agar berhati-hati dalam mengelola keuangan publik.
