“Kami sudah tenderkan untuk pengawasan, satu perusahaan untuk semua proyek sekolah. Seluruh permasalahan terkait pekerjaan silakan hubungi konsultannya,” elak Ade. Jum’at, (11/08/2023).
Ade menyebutkan, jika masalah teknis seperti pemakaian kembali material bukan kewajiban.
“Pekerjaan itu, proyek baru atau rehab? jika rehab khan tidak mesti harus ganti,” tambah Ade.
Semua sudah sesuai dengan perencanaan pihak konsultan, Ade menyebutkan jika beberapa hal di luar kewenangan Dinas Pendidikan.
“Dinas Pendidikan tidak begitu paham, semua juga di pihak penyedia, pengawas sama konsultan perencanaan. Bisa komunikasi, awalnya seperti apa? Mungkin dengan rencana seperti itu, dia lebih paham” pungkas Ade.
Timbul dugaan pelanggaran terjadi di beberapa sekolah yang mendapatkan anggaran pelaksaan rehabilitasi ruang kelas, namun pada prakteknya kurang sesuai dengan perencanaan dan kaidah yang berlaku.
Pemakaian genting tanah pada rangka baja ringan, adalah salah satu contohnya. Karena bukan pasangannya, berat genting tanah akan menjadi beban tatkala hujan turun dan mengakibatkan kecelakaan yang tidak diharapkan.
Dalam rangka menjaga integritas proyek pembangunan ruang kelas baru, serta hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak dengan dinas pendidikan, pihak terkait perlu mengacu pada pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang untuk mengambil tindakan hukum yang sesuai.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai standar dan ketetapan yang berlaku, serta mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu kualitas lingkungan belajar.
