Gunakan Material Bekas, Pemborong ini Abaikan Kontrak dengan Disdik Ciamis, PPK Bilang itu Bukan Urusan Kami

DIKSI NEWS13 Dilihat

DiksiNasinews.co.id, Ciamis – Aturan tentang penggunaan barang bekas dalam proyek pembangunan ruang kelas baru adalah langkah yang penting untuk menjaga kualitas dan keamanan lingkungan belajar.

Kendala dapat muncul ketika pihak pemborong atau pelaksana proyek tidak mematuhi komitmen yang telah jelas tercantum dalam kontrak dengan dinas pendidikan. Penggunaan barang bekas yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat mengurangi kualitas ruang kelas baru dan membahayakan siswa serta staf pengajar.

Demikian pula, hak penggunaan ruang kelas perlu mendapatkan penjagaan yang ketat. Ini bisa mengganggu proses pembelajaran dan menghambat penggunaan fasilitas baru yang seharusnya lebih baik.

Bagaimana sanksi hukum yang berlaku dalam kasus-kasus seperti ini? Undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban dalam kontrak konstruksi dan penggunaan fasilitas pendidikan dapat memberikan dasar hukum untuk mengatasi situasi ini.

Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) Dinas Pendidikan (DisDik) Kabupaten Ciamis, Ade Tatang, menyebutkan jika semua permasalahan tersebut bukan merupakan tanggung jawabnya. Ade menyebut jika permasalahan tersebut sudah berada dalam lingkungan pengawas atau konsultan pekerjaan.

“Kami sudah tenderkan untuk pengawasan, satu perusahaan untuk semua proyek sekolah. Seluruh permasalahan terkait pekerjaan silakan hubungi konsultannya,” elak Ade. Jum’at, (11/08/2023).

Ade menyebutkan, jika masalah teknis seperti pemakaian kembali material bukan kewajiban.

“Pekerjaan itu, proyek baru atau rehab? jika rehab khan tidak mesti harus ganti,” tambah Ade.

Semua sudah sesuai dengan perencanaan pihak konsultan, Ade menyebutkan jika beberapa hal di luar kewenangan Dinas Pendidikan.

“Dinas Pendidikan tidak begitu paham, semua juga di pihak penyedia, pengawas sama konsultan perencanaan. Bisa komunikasi, awalnya seperti apa? Mungkin dengan rencana seperti itu, dia lebih paham” pungkas Ade.

Timbul dugaan pelanggaran terjadi di beberapa sekolah yang mendapatkan anggaran pelaksaan rehabilitasi ruang kelas, namun pada prakteknya kurang sesuai dengan perencanaan dan kaidah yang berlaku.

Pemakaian genting tanah pada rangka baja ringan, adalah salah satu contohnya. Karena bukan pasangannya, berat genting tanah akan menjadi beban tatkala hujan turun dan mengakibatkan kecelakaan yang tidak diharapkan.

Dalam rangka menjaga integritas proyek pembangunan ruang kelas baru, serta hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak dengan dinas pendidikan, pihak terkait perlu mengacu pada pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang untuk mengambil tindakan hukum yang sesuai.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai standar dan ketetapan yang berlaku, serta mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu kualitas lingkungan belajar.