Setiap produk, kata Yong, terkena kewajiban daur ulang yang berbeda-beda. Botol PET misalnya, rata-kewajiban rata target daur ulangnya mencapai 80 persen dari total pruduksinya. Jika daur ulang produsen lebih rendah maka pemerintah akan menjatuhkan denda.
“Katakan Anda menjual botol PET ke pasar 10 ribu ton, maka Anda harus mengumpulkan dan mendaur ulang 80 persennya atau 8 ribu ton,” tuturnya.
Keterlibatan masyarakat
Peran Masyarakat jadi Kunci
Yong menuturkan berhasilnya metode EPR di Korea Selatan tak lepas dari peran masyarakat yang sadar untuk memilah-milah sampah rumah tangga mereka. Selain itu, di setiap daerah pemerintah menyediakan pusat-pusat pemilahan sampah rumah tangga.
Menurut Yong, peran masyarakat merupakan pendukung keberhasilan EPR. Tidak hanya sampai di pemilahan sampah, pemerintah Korea Selatan mengimbau agar warganya kembali menggunakan produk-produk daur ulang yang ramah lingkungan.
“Jadi EPR adalah semacam kebijakan daur ulang, tetapi ini bukan satu-satunya solusi. Konsumen harus memastikan mereka (sampah) terpilah dan kemudian didaur ulang dan kami juga harus menggunakan produk daur ulang ini setelahnya,” ucap Yong.
Lapangan kerja
Ekonomi Korea Selatan Terkerek
Yong menuturkan sejak Korea Selatan memberlakukan kebijakan EPR pada 2023, jumlah plastik yang dibuang ke TPA terus berkurang sementara proses daur ulang meningkat.
Hal itu berimbas pada pertumbuhan nilai ekonomi bahan kemasan daur ulang yang tercatat terus meningkat sejak 2003. Berdasarkan data Korea Environment Corporation (KECO), nilai ekonomi kemasan daur ulang mencapai US$ 300 juta efek sistem EPR ini.
Kebijakan daur ulang plastik ini turut membuka lapangan pekerjaan. Pada 2019 lebih dari 3 ribu lapangan pekerjaan di sektor daur ulang plastik tersedia di Korea Selatan.
