DiksiNasi, Ciamis – Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan media di Kabupaten Ciamis belakangan ini menjadi sorotan berbagai kalangan.
Terlebih setelah banyak laporan yang mencuat terkait pengalokasian dana yang kurang transparan dalam kerjasama tersebut.
Salah satu bentuk kerjasama yang cukup kontroversial adalah penyediaan rubrik pemberitaan khusus yang bertujuan untuk mempromosikan kegiatan pemerintah.
Rubrik semacam ini terkadang menjadi titik rawan bagi independensi media.
Kerjasama Harus Mempertahankan Integritas Media
Muhamad Alif, seorang pemerhati politik dan ekonomi asal Tatar Galuh, memberikan komentar kritis terkait fenomena ini.
Menurut Alif, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam memilih mitra media untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.
“Pemerintah perlu lebih selektif dalam memilih perusahaan media yang kompeten dan kredibel. Jangan sampai kerjasama ini justru mengurangi integritas media sebagai pilar demokrasi,” ujar Alif. Minggu, (19/01/2025).
Ia mengingatkan bahwa media harus tetap menjaga independensinya agar tidak terjebak dalam kepentingan politik atau komersial.
Alif juga menegaskan bahwa media yang menerima dana untuk mempublikasikan rubrik pemberitaan tertentu seharusnya tidak mengorbankan objektivitas dan independensinya.
“Media harus memisahkan dengan jelas antara konten berita dan iklan. Jika rubrik tersebut bertujuan untuk kehumasan pemerintah, maka harus ada transparansi yang jelas agar publik tidak merasa dibohongi,” tambahnya.
Dukungan dengan Syarat Transparansi
Di sisi lain, Prima Pribadi, aktivis dari Poros Indoor, memberikan pandangan yang sedikit berbeda.
Prima mengakui bahwa kerjasama antara media dan pemerintah bisa membawa dampak positif, terutama dalam membantu sosialisasi program-program pembangunan kepada masyarakat.
“Kerjasama media dengan pemerintah memiliki potensi untuk menyampaikan informasi pembangunan secara lebih masif dan luas. Itu penting agar masyarakat tidak terlewatkan informasi terkait program-program yang bermanfaat bagi mereka,” ujarnya.
Namun, Prima juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak.
Ia mengingatkan bahwa transparansi harus mendapatkan penjagaan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran negara.
“Kerjasama harus memiliki mekanisme yang jelas dan terbuka. Jangan sampai ini hanya dijadikan sarana untuk menyembunyikan aliran dana yang tidak jelas atau bahkan alat money laundry. Ada amanah demokrasi dan uang rakyat yang harus dijaga,” kata Prima dengan tegas.
Mengutip Kode Etik Jurnalistik, Prima menyebut jika ada beberapa hal yang harus menjadi patokan dan dasar bagi kerjasama antara media dengan pemerintah.
“Tercantum dalam pasal 6 KEJ, bahwa ada beberapa hal krusial yang bisa mengganggu integritas dan kredibilitas wartawan. Harus teliti mengenai itu!” Tegas Prima.
