“Tidak perlu melakukan APBN Perubahan,” ujarnya.
Penyusunan APBN 2025 terbentuk dengan mempertimbangkan efisiensi dan meminimalkan kebocoran anggaran, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo.
Menurut Sri Mulyani, tak ada yang berubah meski ada kementerian dan lembaga baru di era Prabowo yang bertambah menjadi 48.
Rangkaian program-program prioritas nasional, telah tercakup dalam APBN yang tersusun.
Evaluasi terhadap anggaran akan lebih berfokus pada instruksi presiden untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.
“Presiden Prabowo, telah menyampaikan agar seluruh kementerian dan lembaga benar-benar memperhatikan APBN. Hal ini, terutama terkait efisiensi dan masalah kebocoran,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani, menambahkan bahwa jika perlu, review APBN akan tetap terjadi untuk memastikan arah yang tepat sesuai visi presiden.
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai jadwal pada awal Desember 2024, dan rancangan Perpres dengan target rampung akhir November 2024.
Kementerian Keuangan kini bersiap menghadapi tantangan baru dengan struktur organisasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perubahan ekonomi digital.
