DiksiNasi, Jakarta – Aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama koalisi masyarakat sipil di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025), memunculkan berbagai reaksi.

Mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap pemotongan anggaran pendidikan dan revisi sejumlah undang-undang yang dinilai mengancam demokrasi.

Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk efisiensi dan reformasi kelembagaan.

Mahasiswa: Anggaran Pendidikan Harus Menjadi Prioritas

Para demonstran menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang dianggap dapat memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia.

Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut dan memastikan dana pendidikan tetap menjadi prioritas utama.

“Pendidikan adalah hak fundamental yang harus mendapat jaminan dari negara. Pemotongan anggaran hanya akan memperlebar ketimpangan akses dan merugikan generasi mendatang,” ujar Koordinator BEM SI, Satria.

Selain itu, mahasiswa meminta transparansi terkait program makan bergizi gratis (MBG) yang mengambil biaya dari anggaran pendidikan, serta pencairan tunjangan dosen tanpa hambatan birokrasi.

Pemerintah: Revisi UU untuk Reformasi dan Penguatan Institusi

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Polri, Kejaksaan, dan TNI terjadi sebagai bagian dari upaya reformasi dan penguatan institusi.

Menurut pejabat pemerintah, perubahan dalam UU Polri perlu untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten digital yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Sementara itu, revisi UU Kejaksaan bertujuan untuk memperjelas kewenangan jaksa dalam menangani kasus hukum.

“Kami memahami adanya kekhawatiran publik, namun rancangan revisi ini untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan efektivitas lembaga negara dalam menjalankan tugasnya,” ujar seorang pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM yang enggan namanya populer.

Namun, mahasiswa menilai revisi tersebut justru dapat membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang. Mereka menolak perluasan kewenangan aparat dan menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi serta kesetaraan hukum.