“Dari sini pertama kali kita tahu bahwa ini memang ada masalah,” lanjutnya.
Keamanan dan perlindungan terhadap pelapor yang merasa identitasnya dicuri oleh dokter gadungan menjadi perhatian penting dalam mengungkap kasus semacam ini. Kejadian ini menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik medis serta perlindungan terhadap dokter yang berkompeten.
Landasan Hukum
Selain permasalahan hukum, kasus dokter gadungan juga menunjukkan bahwa upaya pengendalian dan pengawasan terhadap praktik medis harus dilakukan sejak masa pendidikan, pemberian kewenangan, hingga pemantauan terhadap dokter yang telah berpraktik.
Undang-Undang Praktik Kedokteran, termasuk UU Perlindungan Konsumen, merupakan landasan hukum yang harus menjadi dasar kuat mengatasi permasalahan ini.
Dalam UU tersebut, setiap dokter yang melakukan praktik wajib memiliki STR dokter yang terbit dari Konsil Kedokteran Indonesia. Masyarakat yang merasa mendapat kerugian oleh dokter gadungan, atau pemalsu identitas dokter dapat mengadukan hal tersebut kepada pihak berwenang.
