DiksiNasi, Ciamis – Kabupaten Ciamis kembali menjadi sorotan terkait transparansi pengelolaan anggaran publik.
Kali ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Ciamis diduga tidak terbuka dalam menyampaikan informasi terkait anggaran Program Gerbang Kapal tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp12 miliar.
Ketidakterbukaan ini menimbulkan tanda tanya besar tentang kredibilitas instansi tersebut dalam mengelola dana publik.
Permohonan Informasi yang Berujung Kekecewaan
Seorang warga Kabupaten Ciamis yang enggan disebutkan namanya mengajukan permohonan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui sistem E-PPID pada 1 Februari 2025.
Namun, respons yang dia terima pada 11 Februari 2025 justru mengecewakan.
Sekretaris DPKP Ciamis, Armina, S.TP., M.P., menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan tanggapan resmi kepada pemohon.
“Kami sudah memberikan balasan dan menjelaskan bahwa permintaan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, sesuai dengan SK Bupati Ciamis Nomor 500/12/Kpts 26/Huk/Sek Tahun 2024. Kami juga telah berkonsultasi mengenai hal ini. Untuk lebih jelasnya, silakan tanyakan langsung ke Dinas Kominfo sebagai leading sektor dalam E-PPID,” ujar Armina. Jum’at, (04/02/2025).
Jawaban tersebut menimbulkan kebingungan.
Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dokumen seperti RKA dan DPA seharusnya bersifat terbuka dan publik dapat dengan mudah mengaksesnya.
Dengan alasan dokumen masih dalam pemeriksaan BPK RI, DPKP seolah menghindari kewajiban untuk memberikan transparansi kepada masyarakat.
Kredibilitas DPKP Ciamis dalam Sorotan
Ketidakjelasan dalam pengelolaan informasi anggaran ini semakin menguatkan keraguan publik terhadap kredibilitas DPKP.
Jika pengelolaan anggaran berjalan sesuai prosedur dan tidak ada yang tersembunyi, mengapa DPKP begitu enggan memberikan akses terhadap dokumen yang seharusnya bersifat terbuka?
Sejumlah pihak menduga bahwa ketertutupan ini mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam realisasi Program Gerbang Kapal.
Salah satu kemungkinan adalah adanya ketidaksesuaian antara anggaran pada perencanaan dengan implementasi di lapangan.
