Namun fakta di lapangan tidak mencerminkan kestabilan tersebut.
“Kalau negara klaim punya stok 4 juta ton, tapi petani tidak punya sisa gabah, ya otomatis harga naik. Kecuali stok itu segera disalurkan ke masyarakat, baru bisa stabil. Ini faktanya belum,” tegasnya.
SPHP Tak Kunjung Digelontorkan
Hingga awal Juli 2025, program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dinilai belum berjalan optimal.
Padahal, menurut Edi, penyaluran beras subsidi tersebut krusial untuk menekan harga pasar.
“Regulasi terlalu lama. Kalau memang mau menahan harga sesuai HPP, ya harus ada percepatan. Jangan tunggu harga makin tak terkendali. Sekarang stok di petani menipis, otomatis harga gabah bertahan tinggi,” ucapnya.
Harga Beras Tak Seimbang, Usaha Terancam Rugi
Saat ini, kata H. Edi, harga beras medium berada di angka Rp12.500/kg, sedangkan premium berkisar Rp14.000/kg.
Namun kenyataannya, banyak beras beredar di pasar dengan harga rata-rata Rp13.000/kg, baik medium maupun premium.
Dengan harga gabah Rp800.000 per kintal, kondisi ini tentu saja merugikan pengusaha.
“Kalau harga beras cuma 13 ribu dan gabahnya 800 ribu per kintal, ya nggak kejangkau. Rugi. Mending berhenti jualan beras,” kata Edi dengan nada kecewa.
Salurkan Subsidi untuk Redam Gejolak
Untuk menstabilkan pasar, Edi berharap pemerintah segera menyalurkan beras SPHP dengan subsidi sesuai janji.
“Jangan menahan terlalu lama, segera salurkan. Subsidi katanya 1.500–2.000, ya kalau harga beras sekarang 13 ribu dapat subsidi 1.500, bisa turun jadi 11 ribu. Itu bisa redam harga dan menstabilkan pasar,” pungkasnya.
Komentar