Kritik terhadap Etika Pemerintahan
Ketidakhadiran Gitta bukan sekadar soal absensi personal.
Ini menyangkut etika dalam pemerintahan, tata nilai dalam birokrasi, dan bagaimana aparatur daerah memperlakukan keluarga tokoh publik yang gugur sebelum sempat dilantik.
Secara konstitusional, Yana D. Putra terpilih sebagai Wakil Bupati bersama Herdiat Sunarya.
Gitta, sebagai istri, mewakili warisan legitimasi politik yang sah.
“Seharusnya Bupati memastikan keluarga almarhum diundang sebagai bentuk penghormatan,” kata Haji Wawan lagi.
Ia bahkan mengaku tak tahu ada acara Hari Jadi karena lemahnya komunikasi panitia.
“Kami para tokoh agama bahkan tidak diberitahu. Saya baru tahu setelah melihat iring-iringan kendaraan di jalan” katanya.
Perayaan yang Gagal Merangkul
Kegagalan menghadirkan Gitta di ruang perayaan bukan sekadar urusan teknis.
Ia mencerminkan rapuhnya sistem penghargaan terhadap jasa tokoh, lemahnya sensitivitas panitia, dan buruknya komunikasi publik.
Banyak yang mempertanyakan: bagaimana mungkin Hari Jadi bisa bermakna jika tidak merangkul tokoh-tokoh kunci sejarahnya?
Kekecewaan juga terasa dari kalangan peserta yang hadir.
“Bu Gitta adalah bagian dari sejarah politik Ciamis. Kehadirannya seharusnya otomatis, bukan tergantung undangan,” ujar salah satu peserta rapat.
Ironisnya, nama Gitta justru ramai menjadi perbincangan setelah acara selesai—bukan karena kehadirannya, tapi karena ketiadaan yang menyakitkan.
Namun pertanyaannya: bagaimana mungkin kelalaian sebesar ini terjadi dalam acara resmi pemerintah daerah?
Apakah benar ini hanya keteledoran administratif? Atau ada tarik-menarik politik yang mulai merembes ke dalam protokoler birokrasi?
