“Saat ini, kami masih mendalami apakah tersangka sudah lama mengonsumsi narkotika atau baru kali ini terlibat,” tambah Tri.
Reaksi Bawaslu Jawa Barat
Kasus ini langsung mendapat perhatian dari Bawaslu Jawa Barat.
Mereka segera mengirimkan tim ke Polres Cimahi untuk memastikan kebenaran informasi dan menentukan langkah selanjutnya.
Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Jabar, Muamarullah, menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Bawaslu RI untuk menentukan sanksi terhadap Riza.
“Keputusan mengenai status RNF di Bawaslu KBB akan menunggu hasil pleno dan arahan dari pusat. Apakah akan ada penonaktifan sementara atau pergantian, semua akan menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku,” jelas Muamarullah.
Dampak pada Kredibilitas Bawaslu
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi citra Bawaslu, khususnya di tingkat daerah.
Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu secara adil dan transparan, keterlibatan seorang ketuanya dalam kasus narkoba menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Pengamat politik dan hukum menilai bahwa kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi bagi Bawaslu dalam menjaga integritas anggotanya.
“Bawaslu adalah lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi. Jika pimpinannya sendiri terlibat dalam kasus hukum, ini akan merusak kepercayaan publik terhadap proses pengawasan pemilu,” kata seorang pengamat politik dari Bandung.
Menunggu Proses Hukum
Saat ini, Riza masih dalam pengawasan Polres Cimahi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Kepolisian akan mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini dan apakah tersangka memiliki riwayat penggunaan narkotika dalam jangka waktu lama.
Publik pun menanti langkah tegas dari Bawaslu RI dalam menangani kasus ini.
Keputusan yang diambil akan menjadi tolok ukur bagi komitmen lembaga tersebut dalam menegakkan integritas di internalnya.
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bahwa siapapun, termasuk pejabat publik, tidak kebal terhadap hukum jika terbukti melanggar aturan.