Jokowi, menurut Buwas juga berpesan agar Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk mengawasi penyaluran CBP itu. Terlebih CBP yang akan disalurkan meliputi beras impor dengan kualitas premium. Sehingga dikhawatirkan bakal ada akal-akalan distributor yang menjual beras tersebut secara komersial dengan keuntungan yang besar.
2. Memotong jaringan birokrasi penyebab mahalnya beras
Selain menyarankan penanganan persuasif, Buwas juga mengatakan Bulog sudah mulai memotong jaringan-jaringan birokrasi yang dianggap kurang jalan sehingga membuat harga beras lebih mahal.
“Siapa yang mau main beras kalau itu diawasin? Orang jumlahnya cukup, kok. Banyak. Asalkan betul-betul tersebar merata dan tersampaikan ke masyarakat,” ujar Buwas.
3. Minta ditangani persuasif
Perihal hukuman pidana untuk mafia beras, Buwas mengatakan penindakan bisa dilakukan secara persuasif. Dengan begitu, pihak-pihak yang terlibat tidak mengulang perbuatannya.
“Tujuan dari hukuman atau penindakan kan itu. Percuma ditahan atau ditangkap, tapi tidak selesai persoalannya, malah mungkin berkembang,” lanjut Buwas.
Ketika ditanya perihal kinerja Satgas Pangan dalam mengurus mafia beras, Buwas menyakini mereka telah bekerja keras. Data-data terkait mafia beras juga sudah dia berikan pada Satgas Pangan.
“Beliau (Satgas Pangan) juga ikut terjun ke lapangan mengawasi, termasuk mengawasi beras-beras operasi pasar yang kita turunkan ke pasar dan retail,” tutur dia.
Berkaitan dengan penangkapan mafia beras tersebut, Buwas mengatakan jika percuma oknum-oknum tersebut ditangkap kalau persoalan utamanya tidak diselesaikan.
“Nah, persoalnya kemarin saya sampaikan mafia ini bukan kewenangannya (Bulog). Penyelesaian itu sudah ada yang bertanggung jawab” tutupnya.
