Ape mengimbau pemerintahan Desa untuk lebih selektif, dan mengutamakan hal yang seyogyanya menjadi kebutuhan utama. Penggunaan dana anggaran, harus mengedepankan prioritas bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi.
“Sebaiknya pemerintah Desa lebih memilah mana yang lebih utama dan berdampak besar bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi, namun kami dari DPMD tak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi” tambah Ape.
Beberapa Desa diduga memaksakan diri untuk melakukan pembelian kendaraan, alokasi dana desa yang seharusnya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi mereka pakai untuk pembayaran kepada pihak dealer.
Ani salah satu marketing Dealer Suzuki daerah Tasikmalaya mengamini hal tersebut, menurutnya ada beberapa Desa yang melakukan pembelian kendaraan jenis Ertiga GL melalui pembayaran bertahap.
“Kami melayani pembelian untuk beberapa Desa, surat penawaran kami layangkan dan mereka melakukan pembayaran secara bertahap” ungkap Ani.
Secara tidak langsung pihak Desa mendapatkan semacam cashback dari transaksi tersebut, karena untuk pemerintahan Dealer memberikan harga khusus. Penawaran menggunakan harga On The Road (OTR) untuk umum, namun pada prakteknya Desa membayar sesuai harga Netprice dari Dealer.
“Harga OTR Ertiga GL adalah Rp. 259.000.000 dan Desa akan mendapat harga sebesar Rp. 233.700.000 . Untuk pembayaran dan pelunasan biasanya langsung dengan pihak BM agar ada cashback” ujar Ani.
Kepala Desa Cikupa, Sandi melalui pesan teks menyatakan jika harga yang mereka dapat adalah sebesar Rp. 240.100.000 sesuai dengan kuitansi pembelian yang mereka dapat dari Dealer.
“Mangga uninga kuitansina, atanapi ka dealer cakra, semua sudah sesuai pembelian sebesar Rp. 240.100.000” singkat Sandi.
