“Mungkin untuk pengurus lingkungan yang membantu sebagai bentuk terimakasih dan berbagi sedikit rezeki, hanya sekedar uang lelah,” ungkapnya.
Ketua KPM berinisial (S) ketika wartawan menghubungi melalui sambungan seluler dan pesan Whatspp dengan maksud melakukan upaya konfirmasi, yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan. Pesan konfirmasi tersebut hanya terlihat centang biru sebatas membacanya saja tanpa membalas.
Praktek seperti ini memang kerap terjadi di beberapa tempat di Ciamis. Padahal upaya pemerintah pusat memberikan program bansos ini, adalah dalam rangka memberikan bantuan dan harapan kepada keluarga KPM, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Teknis dalam hal penyaluran bantuan pun sudah sangat baik. PT POS Indonesia menyalurkan bantuan melalui beberapa opsi sesuai kebutuhan. Setiap KPM bisa menentukan sendiri sesuai kemampuannya.
Para penerima manfaat mendatangi titik salur, seperti Balai desa setempat atau Kantor Kecamatan. Setiap penerima manfaat harus membawa undangan dari aparat desa/petugas pos/pendamping bantuan serta membawa KTP sebagai bukti penerima.
Petugas pos mengantarkan bantuan secara langsung untuk penerima berusia senja. Aparat desa dan pendamping mendampingi proses pengantaran.
Hingga berita ini tayang, pihak pemerintah setempat belum sempat memberikan tanggapan. Seluruh pihak berharap, agar para pihak terkait dapat meminimalisir praktek-praktek penyimpangan seperti pungli ini agar program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik.
Komentar