Keputusan ini juga mengindikasikan perpecahan di dalam Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai konservatif pendukung Yoon, karena beberapa anggotanya turut menyetujui pemakzulan.
Han Duck-soo Ambil Alih Posisi Presiden
Setelah pemakzulan, Yoon Suk Yeol otomatis mendapat skorsing dari jabatannya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo menjadi presiden sementara.
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga 180 hari untuk menentukan apakah pemakzulan ini sah.
Jika pemakzulan ini sah, Yoon akan menjadi presiden kedua Korea Selatan yang mengalami hal serupa, setelah Park Geun-hye pada 2017.
Partai Demokrat menyebut langkah ini sebagai upaya mempertahankan demokrasi dan supremasi hukum.
“Kami tidak bisa lagi menahan kegilaan Yoon,” kata Hwang Jung-a, juru bicara partai tersebut.
Apa Selanjutnya?
Pemakzulan ini menimbulkan ketidakpastian politik di Korea Selatan, terutama di tengah isu ekonomi dan keamanan nasional.
Yoon menuduh oposisi bersekongkol dengan musuh komunis dan berjanji untuk terus berjuang.
Di sisi lain, massa yang mendukung pemakzulan berharap keputusan ini menjadi awal dari reformasi politik yang lebih besar di negara tersebut.
Seorang demonstran, Kim Deuk-yun (58), mengatakan, “Saya datang ke sini untuk mendukung sesama warga negara saya. Kami ingin Korea Selatan yang lebih baik.”
Keputusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi kunci masa depan politik Korea Selatan di tengah polarisasi yang semakin tajam.
