Pemkot Tasikmalaya Berlindung di Balik SOP, Massa Pertanyakan Transparansi dan Akses Demokrasi

DiksiNasi, Tasikmalaya — Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mendapat sorotan tajam usai menerapkan pembatasan akses ke Balai Kota saat berlangsungnya aksi damai oleh sejumlah elemen masyarakat. Rabu, (28/05/2025).

Kebijakan itu diklaim sebagai bentuk penerapan prosedur pengamanan baru.

Namun bagi publik, langkah tersebut dianggap sebagai penghindaran terhadap suara rakyat.

Balai Kota dikunci rapat dan dijaga aparat.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Baca Juga

Gawat, Perusahaan Diduga Beralamat Kantor Fiktif Kuasai Pengadaan Selama 2 Tahun, Pemkab Ciamis Kecolongan?

Menilik Perpanjangan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Begini Kata Endin

Situs Budaya Geger Sunten, Mitos Khasiat Sumur Cai Galuh dan Pantangannya

Sebuah kiriman dibagikan oleh TASIKASIK™ – TASIKMALAYA (@tasikasik.id)

Massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan, komunitas budaya, hingga LSM yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wali Kota Viman Alfarizi, tak mendapat ruang dialog.

Pemerintah Kota belum mengeluarkan pernyataan resmi ihwal SOP yang menjadi dasar pembatasan itu.

Pemkot Tidak Transparan Hadapi Kritik

Endra Rusnendar dari LBH Merah Putih Tasikmalaya menyayangkan sikap Pemkot.

Menurutnya, penerapan SOP yang tidak tersosialisasikan secara terbuka justru menjadi bumerang bagi kepercayaan publik.

“Kebijakan seperti ini memperkuat kesan bahwa kepala daerah tidak siap menerima kritik. Padahal, rakyat hanya ingin menyampaikan aspirasi secara damai,” katanya, mengutip radarkriminal.com.

Endra menilai kebijakan tersebut bukan hanya tidak memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga melanggar prinsip keterbukaan.