Tuntutan Mutasi dan Penegakan Hukum
Dalam pernyataannya, Sapma menuntut evaluasi menyeluruh dan mutasi terhadap Kepala KCD XIII, Widhy Kurniatun, S.T., M.Si.
Mereka juga menuntut penegakan hukum jika terbukti terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang.
“Kami tidak sedang berdagang kepentingan. Kami ingin dunia pendidikan selamat dari para pelaku yang menjadikannya komoditas,” tegas Rizal.
Kekecewaan yang Berulang: Dari Ciamis ke Bandung
Audiensi ini merupakan kelanjutan dari aksi damai di depan kantor KCD XIII, yang berakhir dengan penggembokan simbolik gerbang kantor.
Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari pihak KCD maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Jika negara tidak hadir di ruang-ruang seperti ini, lalu untuk siapa pendidikan kita perjuangkan?” tanya Rizal.
Menurutnya, perjuangan Sapma tidak semata-mata agar pejabat turun jabatan, melainkan menuntut negara berpihak pada keadilan dan integritas pendidikan.
“Ciamis tidak butuh retorika. Kami butuh kebijakan yang menyentuh realitas. Jangan biarkan kepentingan-kepentingan yang menyesatkan mengendalikan pendidikan” pungkasnya.
