DiksiNasi, Ciamis – Buku Nicotine War: Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat karya Wanda Hamilton mengungkap sisi lain dari kampanye anti-tembakau global yang selama ini masyarakat anggap sebagai perjuangan demi kesehatan publik.

Hamilton menyoroti bagaimana kepentingan kesehatan tidak hanya mendorong kebijakan pengendalian tembakau, tetapi juga strategi industri farmasi yang ingin menguasai pasar produk berhenti merokok.

Nikotin: Isu Kesehatan atau Kepentingan Bisnis?

Dengan pendekatan berbasis data dan analisis ekonomi, buku ini mengajak pembaca untuk memahami perang terhadap nikotin dari perspektif bisnis dan regulasi global.

Hamilton menunjukkan bagaimana organisasi seperti WHO dan pemerintah berbagai negara memperketat regulasi terhadap tembakau, tetapi pada saat yang sama justru memberikan ruang bagi industri farmasi untuk menjual produk-produk pengganti nikotin.

Nicotine War By Wanda Hamilton

Beberapa waktu terakhir ini, perdebatan tentang rokok dan tembakau merebak cukup hangat di tengah-tengah masyarakat di negeri ini. Belum sirna keheranan publik terhadap raibnya satu pasal dari Rancangan Undang-Undang Kesehatan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Selasa 9 Maret 2010, mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok.Sebelumnya, mengikuti jejak Pemda DKI Jakarta, sebagian besar Pemerintah Daerah dengan penuh antusias mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang larangan dan pembatasan terhadap perokok. Pada saat yang sama Pemerintah juga sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan. Rokok dan perokok dipandang sebagai sumber (berbagai) penyakit (sosial) yang perlu diberantas, atau setidaknya perlu dibatasi untuk tidak menyebar kepada orang lain.

Kebijakan ini mempersulit industri tembakau sekaligus menguntungkan farmasi.

Buku ini pun mengajukan pertanyaan: apakah regulasi anti-tembakau benar-benar bertujuan untuk kesehatan masyarakat, atau ada kepentingan ekonomi yang lebih besar?

Industri Tembakau dan DBHCHT: Sumber Penerimaan Daerah yang Vital

Di Indonesia, industri tembakau tidak hanya menopang perekonomian nasional, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah penghasil tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pemerintah mengalokasikan DBHCHT untuk mendukung berbagai program, termasuk kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan buruh tembakau.

Namun, kebijakan anti-tembakau yang semakin ketat menimbulkan kekhawatiran bahwa penerimaan DBHCHT akan terus menurun.

Beberapa daerah yang mengandalkan industri ini menghadapi dilema antara mematuhi regulasi kesehatan global atau mempertahankan stabilitas ekonomi daerah mereka.

Berikut adalah alokasi DBHCHT di beberapa daerah:

Jawa Timur: Pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp3 triliun per tahun untuk provinsi ini sebagai penghasil tembakau terbesar di Indonesia.
Jawa Tengah: Dengan industri tembakau yang signifikan, provinsi ini memperoleh sekitar Rp1,5 triliun per tahun.
Nusa Tenggara Barat: Meskipun lebih kecil dibandingkan dua provinsi di atas, NTB tetap menerima sekitar Rp500 miliar per tahun dari DBHCHT.