DiksiNasi, Ciamis – Kabupaten Ciamis, yang dikenal sebagai Tatar Galuh dengan slogan ngamumule budaya, ngajaga tatanan, kini menampilkan wajah demokrasi yang penuh paradoks, tergantung dari sudut pandang mana masyarakat memandangnya.
Salah satu momen paling mencolok terjadi saat Pilkada 2024, ketika “kotak kosong” justru menjadi simbol satire politik ketimbang perayaan demokrasi.
Mari kita mulai dari sana.
Pada Pilkada 2024, Ciamis mencatat sejarah unik: hanya ada satu pasangan calon bupati, yaitu Herdiat Sunarya dan Yana D. Putra, yang “bertarung” melawan kotak kosong.
Meski menang, pasangan tersebut tak serta-merta mengartikan kemenangan rakyat.
Fenomena ini justru memperlihatkan gejala kemacetan partisipatif dalam demokrasi lokal.
Menurut teori demokrasi deliberatif Habermas, seharusnya ruang publik dipenuhi diskusi kritis, pilihan rasional, dan kompetisi gagasan.
Namun, di Ciamis, rakyat hanya dihadapkan pada satu opsi: “ya, atau ya?”
Fenomena ini menggugah kritik tajam terhadap proses rekrutmen politik oleh partai-partai.
Ketika semua partai hanya berlomba mendukung calon petahana, publik berhak bertanya: di mana peran partai sebagai penghubung dan penyampai aspirasi rakyat?
Kekosongan Wabup: Politik Gigi Goyang
Jabatan Wakil Bupati Ciamis saat ini benar-benar kosong, bukan sekadar simbolis.
Padahal, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 telah mengatur mekanisme pengisiannya.
Namun, proses tersebut seperti acara hajatan tanpa kejelasan waktu mulai: ada susunan, tapi tak kunjung dimulai.
Situasi ini menggambarkan lemahnya komitmen elite politik lokal terhadap stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Posisi Wabup seharusnya bukan ban serep, melainkan bagian integral dari sistem dual executive yang menjamin kesinambungan birokrasi.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini termasuk dalam kategori administrative vacuum, yaitu kekosongan administrasi yang berpotensi menghambat pengambilan kebijakan.
Namun, tampaknya warga Ciamis sudah terbiasa tak banyak berharap pada pejabat.
Demokrasi Lokal: Menanti Panggung yang Lebih Cerdas
Ciamis tengah mengalami apa yang disebut Chantal Mouffe sebagai post-politics atau dalam kata lain sebuah keadaan ketika konflik politik nyata disapu ke bawah karpet demi stabilitas semu.
Demokrasi hanya hadir dalam bentuk ritual elektoral, bukan sebagai ruang pembebasan gagasan.
Ruang deliberatif menyempit, media lokal kehilangan ketajaman, dan gerakan masyarakat sipil kerap tumpul dalam kritik.
Pendidikan politik pun nyaris tenggelam di antara spanduk dan sembako.
Padahal, Pasal 28E UUD 1945 menjamin hak setiap warga untuk berpendapat dan berorganisasi.
Tanpa literasi politik yang memadai, hak itu hanya menjadi hiasan konstitusi.
Komentar