Doni menegaskan perlunya perencanaan yang matang dan transparansi dalam pengawasan dana desa. Terlibatnya seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait adalah kunci dalam mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran. Doni memaparkan beberapa temuannya terkait tindak pidana korupsi yang terjadi di tingkat Desa dan menunjukkan sejumlah penyebab penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Ketika memasuki tahapan perencanaan, seharusnya Desa melalui pendampingnya melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada DPMD agar tidak salah mengambil keputusan” kata Doni.
Dengan demikian, pengawasan dan pencegahan tindak korupsi dalam pengelolaan anggaran menjadi penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
“DPMD juga harusnya menjadi titik tumpu bagi pembangunan Desa, jangan seolah melempar tanggungjawab. Minimal edukasi dan regulasi yang jelas bagi pelaksanaan penggunaan anggaran, menjadi bentuk responsibilitas dan kredibilitas DPMD sebagai dinas terkait” jelas Doni.
Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Ketika tahap perencanaan sudah salah, itu sama saja korupsi kebijakan. Yang terjadi sekarang bukan SDMnya yang rendah, tapi mentalitasnya yang harus kita perbaiki bersama” Pungkas Doni.
