DiksiNasi, Ciamis – Seruan pembenahan etika dan pendidikan kesetaraan gender kembali mencuat di Ciamis, menyusul pernyataan seksis yang dilontarkan oleh Kepala Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Herlan, dalam forum Rapat Koordinasi PABDESI.
Pernyataannya yang menyebut “Cikoneng tidak butuh Camat perempuan” memicu kemarahan publik dan memantik respons serius dari aktivis perempuan.
Peristiwa itu tidak hanya melukai perasaan masyarakat, tetapi juga memperlihatkan lemahnya kesadaran gender di kalangan pejabat publik desa.
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Cabang Ciamis pun mengambil sikap dengan mendesak pertanggungjawaban terbuka melalui audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Selasa (29/04/2025).
KOPRI: Pejabat Harus Jadi Contoh, Bukan Sumber Luka
Ketua KOPRI Ciamis, Sarah Annisya, menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena disampaikan oleh seorang pejabat publik dalam forum resmi.
“Ketika seseorang memegang jabatan, identitas sebagai aparat negara melekat dalam semua ruang. Oleh karena itu, penting menjaga tutur kata, terutama di hadapan publik,” tegas Sarah.
KOPRI tidak hanya menuntut permintaan maaf, tetapi juga meminta adanya evaluasi etika dan pendidikan kesetaraan secara menyeluruh di jajaran aparatur desa.
Menurut Sarah, budaya seksis dan pandangan patriarkis harus berakhir melalui tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi belaka.
Pendidikan Gender Jadi Prioritas
Sebagai bentuk respons, KOPRI berkomitmen menggencarkan edukasi publik melalui program seperti KOPRI Goes to School dan Goes to Society.
Program ini dirancang untuk menyebarkan nilai-nilai kesetaraan, terutama di wilayah pedesaan yang kerap tertinggal dalam pemahaman gender.
