Hibah Semrawut dan Transparansi Buruk: Penyebab Defisit Keuangan Ciamis Terungkap

DiksiNasi, Ciamis – Muhamad Alif, seorang pemerhati sosial asal Ciamis, kembali mengkritik keras kondisi keuangan daerah yang dianggapnya semakin tidak transparan dan semrawut.

Pernyataannya muncul setelah Ketua DPRD Ciamis mengusulkan penghapusan anggaran bantuan sosial (bansos) bagi organisasi masyarakat.

Kebijakan tersebut memantik perdebatan sengit di tengah masyarakat, mengungkap berbagai masalah mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Krisis Keuangan Ciamis: Antara Kebijakan dan Realitas

Pengelolaan keuangan daerah, yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan dan pemerintahan, kini menjadi sorotan tajam.

Rangkaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan ternyata muncul berbagai kelemahan.

Keuangan daerah, yang mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan terkait, justru kerap dikelola tanpa prinsip kejujuran dan integritas tinggi.

Akar Masalah Defisit Keuangan Ciamis

Alif, melalui diskusinya dengan beberapa pemerhati kebijakan dan pengamat ekonomi di Ciamis, menyoroti tiga penyebab utama defisit keuangan daerah:

1. Pengeluaran Pokir Dewan yang Tidak Transparan Alokasi anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dinilai tidak jelas peruntukannya. Sebagai contoh, anggaran untuk media lokal di Ciamis tidak memiliki spesifikasi atau kriteria tertentu bagi penerimanya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaannya.
2. Minimnya Transparansi Pelaporan Anggaran Laporan keuangan yang tidak terbuka membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Hal ini menghalangi partisipasi publik dalam pengawasan anggaran.
3. Pengalokasian Hibah yang Semrawut Dana hibah sering kali tersalurkan tanpa perencanaan yang matang atau analisis kebutuhan yang memadai, sehingga tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah.

Alif menegaskan, “Masalah ini berakar pada kurangnya keberanian dan komitmen dalam menentukan serta melaksanakan kebijakan yang benar. Tanpa integritas tinggi, pengelolaan keuangan daerah akan terus bermasalah.”

Solusi: Siklus Keuangan yang Disiplin dan Terbuka

Menurut Alif, solusi untuk mengatasi defisit ini terletak pada penerapan siklus keuangan daerah secara disiplin, yang meliputi:

1. Penganggaran
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

“Setiap tahap dalam siklus ini harus berjalan dengan transparansi dan komitmen penuh dari semua pihak,” ujar Alif. J