Pendidikan Masih Timpang, Komisi D DPRD Ciamis Desak Kolaborasi Nyata Lewat Konsep Pentahelix

Kolaborasi lima unsur utama—pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil—diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan adaptif.

banner 468x60

DiksiNasi, CIAMIS Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Ciamis kembali menjadi sorotan.

Dalam sebuah pertemuan strategis antara Komisi D DPRD Ciamis dan para kepala sekolah dasar se-Dapil 1, isu keterlambatan pembangunan pendidikan mengemuka seiring masih rendahnya Angka Lama Sekolah (ALS) di daerah ini.

Digelar di Aula PGRI Kecamatan Sadananya, Senin (19/05/2025), kegiatan monitoring dan evaluasi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03-KESRA Tahun 2025 menjadi momentum bagi Komisi D untuk menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mempercepat kemajuan pendidikan.

Ketua Komisi D DPRD Ciamis, H. Zaenal Arifin, tak menutupi keprihatinannya.

“ALS kita hanya 8,1 tahun, bahkan menurun dari tahun sebelumnya. Ini jauh dari rata-rata provinsi. Artinya, ada yang salah dalam pendekatan kita terhadap pembangunan pendidikan,” ujarnya tegas.

Konsep Pentahelix: Lebih dari Sekadar Pemerintah

Zaenal menjelaskan, solusi tak bisa bertumpu pada pemerintah saja.

Kolaborasi lima unsur utama—pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil—diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan adaptif.

Ia mencontohkan, dunia usaha bisa dilibatkan lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyasar kebutuhan spesifik sekolah, seperti fasilitas belajar dan pelatihan vokasi.

Namun ia juga mengakui, belum ada regulasi yang bisa mewajibkan perusahaan untuk ikut campur langsung dalam sektor pendidikan.

“Kita dorong kemitraan. Contohnya, satu desa satu produk bisa berkolaborasi dengan SMK atau lembaga pelatihan. Tapi ini harus ada komitmen bersama, bukan sekadar seremoni,” ungkapnya.

banner 336x280