Ia menilai Kejari tidak cukup hanya mengamati, tetapi harus melakukan tindakan nyata agar kasus serupa di daerah lain tidak terjadi di Ciamis.
Audit Penggunaan Anggaran Jadi Kebutuhan Mendesak
Dedi juga menyarankan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap efektivitas dana tunjangan.
Jika DPRD tidak menggunakan tunjangan sesuai peruntukan—seperti tidak menyewa rumah atau tidak menggunakan transportasi—maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah.
“Kalau tidak digunakan, ya dikembalikan ke APBD. Itu uang rakyat,” katanya tegas.
Ia menekankan pentingnya sistem adcost untuk menghindari pemborosan.
Dengan adanya bukti transaksi, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang keluar.
Etika Anggaran di Tengah Krisis Fiskal
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, masyarakat menuntut para wakil rakyat menunjukkan empati fiskal.
Ketika sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mengalami kendala anggaran, DPRD tidak seharusnya menikmati fasilitas mewah tanpa evaluasi.
“Ini soal rasa keadilan. Rakyat butuh kejelasan bahwa wakilnya tidak menyalahgunakan hak keuangan,” ujar Dedi.
Kejari sebagai Pengawal Transparansi
Dedi berharap Kejari Ciamis segera mengambil tindakan hukum dan administratif untuk mengaudit sistem tunjangan ini.
Penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“Transparansi adalah kunci pemerintahan bersih. Kejari harus hadir dan bertindak,” tutupnya.
