Opini : Menyoal Stigma Bacaleg Badut Politik

Diksinasinews.co.id – Perhelatan demokrasi Pemilihan Legislatif (Pileg) akan diselengarakan pada tahun 2024 nanti. Saat ini, berbagai orang dengan latar belakangnya masing-masing berbondong-bondong untuk mendaftar menjadi anggota partai politik.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Muhajjir Effendi menyatakan di laman farij wajdi, yang dikutip diksinasinews.co.id, Ia mensinyalir legislatif pada beberapa tahun ke depan, badut politik adalah orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang tugas dan fungsinya bakal mengisi sebagai wakil rakyat.

Menurut Muhajjir bakal calon legislatif (bacaleg) di tingkat pusat, sekarang ini berasal dari berbagai latar belakang yang terdiri dari orang-orang kaya, artis dan tokoh kharismatik lainnya.

Sedangkan untuk di tingkat daerah seperti Kabupaten dan Kota, banyak bacaleg yang terkesan terlalu memaksakan diri. Hal ini membuat mereka tak lain seperti badut politik bagi partai pengusungnya.

Mengutip reaksi dari pengamat politik Jerry Massie di sebuah media elektronik mengatakan, bacaleg bukan hanya badut politik tapi pemain sirkus politik. Karena banyak bacaleg bekualitas hanya lip service dan pintar berkelit serta omong doang (omdo).

Gambar : Ilustrasi bacaleg
Gambar : Ilustrasi bacaleg (bakal calon legislatif)

“Yang saya bingung kerjaannya tak becus tapi hanya bicara atau no action talk only (Nato) atau talk more do less,” ujar pernyataan Jerry Massie beberapa bulan ke belakang.

Jerry membeberkan analisa kenapa para bacaleg asal-asalan bisa menjadi badut politik. Pertama, karena selain senang bersandiwara, para bacaleg adalah kelompok yang suka memainkan akrobat politik. Kedua, para bacaleg jadi badut politik karena konsep dan pikirannya tak sejalan dengan keinginan rakyat kecil.

“Padahal tanpa disadari, publik sedang tertawa melihat atraksi mereka,” tegasnya.

Dia pun mengatakan, bacaleg yang asal-asalan justru lebih buruk dari badut. Karena kalau badut masih ada tujuan yaitu menghibur masyarakat. Sementara bacaleg antagonis malah justru membuat resah dan bingung kondisi dan situasi masyarakat.

Rekrutmen bacaleg oleh partai politik terlalu instan

Asal-asalannya partai politik dalam hal rekrutmen kader partai menjadi salah satu alasannya. Tak sedikit dari mereka, yang merekrut bacaleg tanpa melalui tahap pendidikan politik secara formal, maupun non formal. Padahal banyak para akademisi yang lebih mempuni, yang bisa lebih faham politik dari menilik kebutuhan masyarakat maupun secara teoritis.

Mirisnya, dari sekumpulan badut itu ada yang berprofesi sebagai pembisnis atau calo yang kesehariannya berkecimpung dengan program pemerintah untuk masyarakat. Contohnya adalah calo proyek, calo pengadaan barang dan jasa, bahkan calo untuk pengadaan program bantuan untuk orang miskin. Mereka memanfaatkan linknya, untuk mengoleksi suara masyarakat, dengan segala eksesnya.

Mereka bakal duduk sebagai wakil rakyat hanya karena terpilih saja, bukan karena keahliannya di bidang tertentu. Walaupun kata Muhajjir, tidak semua wakil rakyat seperti itu.

Tetapi kondisi itu real, bahkan menjadi sebuah tren yang sudah umum. Mereka melakukan dengan percaya diri. Bacaleg tak tahu apa-apa, berarti sama dengan ‘botol kosong’. Cantik dan elegan tampilan atau bungkusan luarnya. Tetapi sayangnya tak punya isi apa-apa, kecuali sekadar berangkat asal-asalan belaka.

Jika statemen itu benar, sungguh hal ini telah mendekati nasihat Rasulullah SAW. “Apabila kalian telah menyia nyiakan amanah, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Ada yang bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apa yang kau maksud dengan menyia-nyiakan amanah’? Beliau menjawab, Apabila menyerahkan suatu perkara kepada selain pakarnya, nantikanlah tibanya hari kiamat.” (HR. Bukhari).

Bacaleg dadakan petaka bagi rakyat

Memang banyak bacaleg yang mengajukan penuh percaya diri untuk menjadi seorang wakil rakyat. Cuma, jangankan berkualitas, di antara bakal calon wakil rakyat yang ada masyarakat sedikit yang mengenal. Mereka adalah kandidat pemimpin dadakan. Partai politik melakukan rekrutmen secara instant. Sekadar catatan lantaran faktor kebutuhan peran dari sang partai pencetak badut.

Dengan kata lain, elit politik lomba mengundang simpati. Politisi model ini lebih banyak memoles wajah. Mereka pakai kosmetika dan minyak wangi. Harum semerbak walau sesaat dan membuat sesat. Foto politisi begitu bersih, dan senyum nan indah. Politisi mendadak dermawan. Sumbang sandang dan pangan sana sini.

Hiasan perang spanduk dan foto politisi ada di mana-mana. Padahal itu tak lebih dari sekadar topeng dan wajah palsu belaka, untuk memanipulasi ketidakmampuan mereka mewujudkan substansi berpolitik yang sesungguhnya. Pemimpin sesungguhnya adalah mereka yang mau berkeringat dan mengikuti proses seleksi. Pemimpin yang baik dan mementingkan keberpihakan kepada orang yang mendukungnya, tanpa pamrih atas imbalan materi.

Masa pemilihan wakil rakyat kian hari kian mendekati pelaksanaannya. Pemilihan umum adalah proses seleksi ideal guna mencari wakil di legislatif. Bagi konstituen memilih wakil bukan sekadar coblos, sebab harus mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ketika memilih dan menggunakan hak pilih itu, maka pastikan mempergunakan hak itu dengan benar. Demikian pula pemimpin tidak lahir begitu saja, tetapi harus melalui proses panjang dan seleksi ketat.

Seorang pemimpin tidak cukup sekadar mengumbar senyum. Memasang baliho atau poster besar-besa bak badut politik yang akan beratraksi. Mendadak dermawan, seakan begitu dekat dengan orang yang diwakilinya. Rekrutmen pemimpin tidak sama dengan ‘artis dadakan’ yang lahir dari sebuah audisi atau kontes.

Seseorang layak disebut pemimpin manakala ia mau peduli dan telah terbukti berada di garis terdepan guna memperhatikan dan memberi jalan keluar atas kesulitan para konstituen. Jadi, tidak sekadar ‘mejeng’ jelang pemilu semata. Lebih parah lagi, kalau ternyata mereka cuma memiliki modal ‘botol kosong’ dan karena punya atribut kaya, artis dan kharismatis.

Syarat Pemimpin

Pemilihan umum merupakan entry point (pintu masuk) untuk membentuk pemerintahan berwatak baik (good governance). Pemilu sekaligus memperkuat tali mandat rakyat kepada para pemimpin yang menghendaki dan diidamkannya.

Letak penting agenda politik dan hukum pemilu sebagai arena seleksi pemimpin nasional dan lokal adalah guna menciptakan pemerintahan bersih. Seluruh partai politik didesak dan mendorong agar memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan nasional dan lokal yang kuat dan bersih. Momentum Pemilu 2009 harus diletakkan dalam konteks hak politik rakyat untuk menentukan pemimpin yang bersih dari KKN dan membawa daerahnya menuju fase baru ke arah lebih berkemajuan.

Prosesi pemilu memerlukan elit nasional dan lokal yang berkarakter kuat, bermoral tinggi, tegas dalam mengambil keputusan dan bersikap, memiliki visi yang luas. Kemudian, mempunyai kemampuan kepemimpinan yang berkualitas, dan benar-benar mencintai rakyat sebagaimana watak negarawan. Bukan para elit pemulung atau aji mumpung, bermental lembek, dan kepemimpinan di bawah standar.

Pemimpin yang secara terus menerus menebarkan kemaslahatan umum dan berbuat yang terbaik demi orang yang diwakilinya. Bukan tipe pemimpin yang semata mengejar jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Apalagi kalau cuma melakukan tebar pesona.

Bacaleg asal-asalan rentan korupsi

Pemimpin nasional dan lokal pra pileg 2024 setidaknya harus mampu memenuhi tuntutan reformasi politik dan hukum. Reformasi yang menginginkan perubahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan tanpa diskriminasi. Lebih dari itu, reformasi hukum juga harus memperhatikan prinsip tersebut, sehingga benar-benar dapat mewujudkan good government.

Masalahnya, ketika kekuasaan mengalami pergeseran dari bandul eksekutif ke legislatif ternyata bersamaan dengan itu pula penyakit KKN mengalami metamorfosis dalam bentuk demokratisasi dan distribusi korupsi.

Penyakit bagi-bagi korupsi antara eksekutif dan legislatif mereka lakukan secara berjamaah. Jika dulu para birokrat di pemerintahan sangat terampil dalam bagi-bagi proyek, kini para anggota legislatif tidak kalah terampil dalam berebut proyek. Akhirnya, mereka lupa amanat rakyat yang memilihnya karena sibuk mengurus proyek-proyek baru.

Kolaborasi dan konspirasi birokrasi dan politisi bakal lebih banyak mengorbankan kepentingan warga. Karena itu warga harus lebih kritis untuk mengawal moral wakilnya di parlemen. Jangan terjebak pada janji manis belaka. Tetapi miskin program yang signifikan dan konkrit. Teropong kembali jejak janji, tatkala mereka pernah memberi harapan yang lebih baik. Warga tidak boleh terlena dengan janji dan mulut manis caleg.

Apakah masih ada para pemimpin mau melayani, peduli dan berpihak? Kalau tidak sekali lagi, maka rakyat cuma memilih pemimpi, dan bukan pemimpin. Tak salah terdapat ungkapan: kalau gegabah dalam memilih, pemilu cenderung bakal berbuah pilu? Apalagi kalau tak hati-hati menilai, jarak pemimpi dan pemimpin cuma setipis kulit bawang.