DiksiNasi, Ciamis – Dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan dinamis, konsep Pentahelix menjadi pendekatan strategis yang semakin relevan.

Pentahelix adalah model kolaborasi multipihak yang melibatkan lima unsur utama: Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, dan Media.

Setiap elemen memiliki peran penting dan saling melengkapi untuk menciptakan solusi pembangunan yang berkelanjutan, efisien, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Konsep ini diadopsi secara luas, termasuk di tingkat pemerintahan kabupaten, sebagai kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai kekuatan dan sumber daya.

Pentahelix menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lima Pilar Kolaborasi dalam Pentahelix

Pemerintah berperan sebagai pengarah dan pengatur. Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah kabupaten mengoordinasikan program lintas sektor, menyediakan regulasi, serta memastikan distribusi anggaran yang mendukung inisiatif kolaboratif.
Akademisi menyumbangkan data, riset, dan pemikiran kritis. Mereka menawarkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan analisis kebijakan yang dapat memperkuat perencanaan dan implementasi program pembangunan.
Dunia Usaha bertindak sebagai motor penggerak ekonomi. Peran sektor swasta mencakup penyediaan investasi, inovasi teknologi, dan penciptaan lapangan kerja yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
Komunitas atau masyarakat sipil memiliki fungsi sebagai penggerak partisipasi publik. Mereka menjadi jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah, sekaligus pengawal nilai-nilai sosial dan budaya lokal.
Media memainkan peran strategis sebagai penyampai informasi dan pembentuk opini publik. Media mendukung proses transparansi, akuntabilitas, serta mempromosikan keberhasilan kolaborasi lintas sektor kepada khalayak luas.

Pentahelix sebagai Landasan Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam konteks pemerintahan kabupaten, Pentahelix dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.

Kolaborasi antarelemen memungkinkan kebijakan lebih akurat dalam menjawab persoalan di daerah, seperti kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, ketahanan pangan, serta pengelolaan sumber daya alam.

Model ini juga memberikan ruang bagi inovasi sosial dan ekonomi berbasis kolaborasi.

Pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi forum multipihak, inkubasi usaha, hingga kemitraan berbasis tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).