Deddy juga menyoroti waktu pelaksanaan reshuffle yang dilakukan hanya dua bulan sebelum Jokowi lengser.
Ia menganggap tidak ada alasan etis, substansial, maupun teknis-birokratis yang mendasari langkah tersebut.
“Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan,” ujarnya.
Supratman Andi Agtas Kunci Lolosnya RUU MD3
Selain itu, Deddy menduga pergantian Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham bermaksud untuk meloloskan RUU MD3 dan memudahkan kontrol atas partai-partai yang akan menggelar kongres sebelum Pilkada.
“Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol, sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak sah kepengurusannya,” jelas Deddy.
Menanggapi reshuffle ini, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa pengangkatan menteri baru sangat perlu dewasa ini.
Maksudnya adalah, untuk mendukung transisi pemerintahan agar lebuh lancar dan efektif.
“Agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif,” kata Ari.
Lantik Pejabat Lain
Dalam reshuffle kali ini, selain Supratman Andi Agtas, Jokowi juga melantik beberapa pejabat baru lainnya, termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Dengan reshuffle ini, Jokowi tampaknya berupaya memperkuat posisinya menjelang akhir masa jabatannya, sekaligus mempersiapkan transisi pemerintahan yang lancar.
Namun, manuver politik di balik reshuffle ini menimbulkan spekulasi tentang agenda-agenda tersembunyi yang mungkin menyertainya.
