Semakin mahalnya biaya politik bagi kandidat kepala daerah, serta pertimbangan biaya politik yang lebih murah bagi kandidat partai melalui penyelenggaraan pilkada calon tunggal.
Pembelajaran politik
Kecenderungan pada tahun 2018 kartel dan oligarki partai (sistem borongan) di kasus Kabupaten Tanggerang, jadi bupati petahanan sudah mengkondisikan agar mendapat dukungan dari partai-partai yang ada.
Dari pada itu terdapat kecenderungan semakin sempitnya ruang kompetisi elit yang mengarah pada orientasi oligarkis struktur politik lokal serta terdapat kecenderungan semakin pragmatisnya elit dan partai.
Contoh lainnya juga seperti rivalitas elit yang terjadi di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebab yaitu kuatnya dinasti politik yang memengaruhi sumber daya yang beragam dari warisan jejaring keluarga dan kekayaan material.
Kekalahan dinasti politik mempengaruhi gagalnya konsolidasi internal di kalangan keluarga politik dan kompetisi yang kuat dengan elit lain yang melibatkan elit nasional.
Selanjutnya faktor penyebab rivalitas elit adalah kegagalan boundary strengtheing petahanan yang mempengaruhi kegagalan penguasaan teritorial dan kegagalan akses partai politik.
Selanjutnya keberhasilan boundary opening oposisi dengan munculnya figur yang kuat, penguasaan teritorial dan akes partai politik. Konklusi tentatif pada riset ini.
Arena politik lokal tidak sepenuhnya bersifat oligarkis. Di beberapa daerah kompetisi antar elit masih sangat kuat terjadi. Hal ini merupakan berkah yang tidak bisa dibandingkan dengan era otoritarian.
Kedua, arena politik lokal cenderung semakin mengarah pada orientasi politik yang semakin oligarkis. Hal ini ditandai dengan munculnya dan meningkatnya calon tunggal yang semakin mempersempit ruang kompetisi elit. Kecenderungan oligarkis ditopang oleh watak elit lokal dan partai politik yang sangat pragmatis dalam memberikan dukungan politik.
Ketiga, sebagai konsekuensi dari lemahnya keterhubungan partai dan massa, struktur arena politik lokal semakin memberi ruang besar bagi berkembangnya institusi informal klientelis yang digunakan sebagai peraup suara pemilu.
Pesan untuk masyarakat untuk mencegah “Dinasti Politik”
“PETAHANA” biasanya yang selalu mempunyai siasat untuk membuat dinasti politik. Setidaknya, ada tiga opsi agar larangan politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah. Ketiga opsi itu ada di tangan Komisi Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan partai politik.
Melansir dari rilis mkri.id, bulan juli lalu, pengamat hukum Unpar Bandung, Asep Warlan Yusuf, mengatakan, tafsiran KPU terhadap petahana di Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak cukup mencegah politik dinasti.
Pasal 1 Angka 6 menyebutkan, calon kepala/wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana.
Konflik kepentingan berarti petahana tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, dsb, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.
KPU kemudian menafsirkan petahana sebagai kepala/wakil kepala daerah yang sedang menjabat. Ini tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015.
Tafsiran petahana
Tafsiran petahana oleh KPU itu telah memunculkan ada sejumlah petahana yang mencoba menyiasati larangan.
“Ketika KPU membuat peraturan yang tidak bisa mencapai tujuan lahirnya pasal larangan politik dinasti, sebaiknya KPU mengkaji ulang penafsiran petahana di PKPU No 9/2015. KPU harus memperluas tafsirnya petahana supaya tujuan undang-undang mencegah politik dinasti tetap bisa terwujud,” ujar Asep.
Selain di tangan KPU dan Mendagri, partai politik memiliki peran besar supaya menegakan undang-undang larangan politik dinasti.
“Pasal larangan politik dinasti lahir dari komitmen partai politik di DPR. Pasal itu lahir karena partai pun melihat politik dinasti tidak sehat untuk demokrasi. Kini saatnya menagih komitmen tersebut,” katanya.
