DiksiNasinews.co.id, Ciamis – Ketua Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis, kini mendapat sorotan tajam terkait kredibilitasnya. Beberapa program kerja yang pelaksanaannya oleh divisi ini, menuai pertanyaan tanpa klarifikasi yang memadai. Hal tersebut, tentu saja menimbulkan kekhawatiran terhadap transparansi penyelenggaraan pemilu.
Komentar Ketua SAPMA PP
Ketua terpilih Satuan Siswa, Pelajar, & Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP) 2023-2026, Rizal Purwonugroho, S.T, mengatakan kegusarannya terkait persiapan pemilu di Ciamis. Menyoal tentang keterbukaan dan transparansi, menurut Rizal sangat penting mengingat pemilu sudah makin dekat. Hingar bingar kirab pemilu, yang seharusnya menjadi konsumsi publik pun masyarakat tak mengetahuinya.
“Kejernihan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting, karena mengemban kepercayaan rakyat. Sebagai salah satu contoh, publik tidak mengetahui tentang kirab pemilu dengan ketua divisi sosialisasi KPU Ciamis sebagai pelaksananya” papar Rizal. Selasa, (12/12/2023)
Audit Publik
Sebelumnya, pertanyaan mengenai kegiatan ini telah mencuat, bahkan beberapa pihak meminta adanya audit publik terhadap ketua divisi sosialisasi KPU Ciamis. Salah satu fokus perhatian adalah kegiatan kirab pemilu yang nyaris tidak terdengar kabarnya.
“Pertanyaan dan tuntutan klarifikasi publik muncul setelah ketua divisi meminta anggaran kepada Pemda Ciamis untuk melaksanakan acara kirab. Hal ini mencerminkan ketidakprofesionalan yang mencolok, mengingat seharusnya KPU RI sudah menganggarkan tanpa perlu meminta bantuan tambahan kepada pemerintah daerah” tambah Rizal.
Ketidakjelasan ini menjadi pertanyaan, apakah ini kesengajaan atau seharusnya menjadi laporan sebagai dugaan pelanggaran transparansi divisi sosialisasi KPU Ciamis.
“Ketidaktransparanan ini semakin memunculkan dugaan pelanggaran dan memicu pertanyaan apakah perlu melaporkan masalah ini kepada pihak yang berkompeten. KPU Ciamis, mempunyai kewajiban untuk segera memberikan klarifikasi publik guna menjelaskan ketidakwajaran ini” kata Rizal.
Pergantian PPS/PPK Berlebihan
Rapot merah kedua mencakup pergantian penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan (PPK dan PPS) Pergantian yang berlebihan ini menimbulkan keraguan terhadap prinsip rekrutmen yang baik.
“Pergantian sebanyak ini dapat mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu, baik dari segi program kerja maupun anggaran keuangan” ujar Rizal.
