AJI dan Ratusan Organisasi Gelar Aksi Nasional Tolak Pengesahan RKUHP, Sederet Pasal Janggal Jadi Sorotan

DIKSI NEWS0 Dilihat

DiksinasiNews.co.id, JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Komunitas jurnalis dari mulai Papua, hingga aceh menyerukan penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI pada Selasa (6/12/2022) di Jakarta. Mereka menyoroti banyaknya pasal bermasalah dalam RKUHP tersebut.

Papua

AJI, dan lembaga komunitas pers lainnya melaksanakan aksi unjuk rasa di Taman Imbi Jayapura, Papua, Senin (5/12/2022). Sedangkan, AJI se-Indonesia dan ratusan organisasi kemasyarakatan lainnya, menggelar demonstrasi secara daring dan luring untuk menuntut penundaan pengesahan RKUHP.

Demonstrasi Nasional
AJI dan Ratusan Organisasi Gelar Aksi Nasional Tolak Pengesahan RKUHP, Sederet Pasal Janggal Jadi Sorotan. Foto : Republika
AJI dan Ratusan Organisasi Gelar Aksi Nasional Tolak Pengesahan RKUHP, Sederet Pasal Janggal Jadi Sorotan. Foto : Republika

Demonstrasi itu mereka laksanakan pada Minggu (4/12) hingga Rabu (7/12). Aksi itu terselenggara di Jayapura, Manokwari, Lhokseumawe, Semarang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Medan, Jakarta, Samarinda, Yogyakarta, Kediri, Surabaya, Jambi, Manado, Makassar, dan Sukabumi.

Diketahui terdapat 19 pasal dalam RKUHP yang berpotensi menghambat kebebasan pers. Misalnya Pasal 437 mengatur tindak pidana pencemaran, dan Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

Selain itu dalam Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan dan Pasal 351 dan Pasal 352 yang mengatur tentang penghinaan terhadap kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.

Aksi unjuk rasa berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT, yang mengikuti sekitar 20 jurnalis baik media cetak, online, televisi dan radio yang selama ini melaksanakan tugas peliputan di Papua.

Para jurnalis tidak hanya melaksanakan unjuk rasa penolakan pengesahan RKUHP di Taman Imbi namun juga di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Ketua AJI Jayapura Lucky Ireeuw menyatakan pengesahan RKUHP akan berdampak besar bagi kebebasan pers di Indonesia khususnya di Papua. Insan pers tidak bebas meliput karena merasa takut adanya ancaman pidana penjara.

“Jurnalis Papua menolak pengesahan RKUHP pada Selasa esok. Regulasi ini akan menghambat kebebasan pers di tengah era demokrasi,” tegas Lucky.

Sementara itu, Hengky Yeimo salah satu perwakilan jurnalis Papua dalam orasinya mengatakan, RKUHP dapat menyebabkan jurnalis tak dapat memberikan kritik kepada lembaga negara apabila terjadi ketidakadilan di tengah masyarakat.

Anggota Komisi I DPR Papua Yonas Nusi menyatakan, pihaknya menerima aspirasi para jurnalis Papua yang menolak pengesahan RKUHP. Ia menilai aksi penolakan RKUHP juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

“Hal ini menjadi keprihatinan Kami semua. Kami bersama pimpinan DPR Papua akan membahas dan meneruskan aspirasi ke pusat, ” tutur Yonas.

AJI INDONESIA

Sementara Sasmito, ketua umum AJI Indonesia dalam siaran daringnya mengatakan bahwa RKHUP sangatlah mengancam kebebasan pers.

“DPR dan pemerintah harus menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. AJI akan terus bersuara sampai pasal-pasal bermasalah dihapus,” kata Ketua Umum AJI Sasmito dalam keterangan tertulis, (6/12).

Sederet pasal bermasalah

AJI menganggap RKUHP versi 30 November masih mengandung 17 pasal bermasalah. Pertama, pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Kemudian, pasal 218-220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Pasal 240 dan pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah.

Selain itu, pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Begitu pula pasal 264 yang mengatur tindak pindana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

Ada pula pasal 280 yag mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan. Pasal 300, pasal 301, dan pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan juga menjadi sorotan. AJI pun mengkritik pasal 433 yang mengatur tindak pidana pencemaran.

Mereka juga mempermasalahkan 439 yang mengatur tindak pidana pencemaran orang mati. Begitu juga dengan pasal 594 dan pasal 595 yang mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Kata Dewanpers

Senada, anggota Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan RKUHP merupakan ancaman bagi kemerdekaan pers. Dia menilai banyak pasal dalam RKUHP yang tak sesuai dengan Undang-Undang Pers.

“Sehingga upaya kriminalisasi dalam RKUHP, tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam UU Pers. Unsur penting berdemokrasi, dengan kemerdekaan berbicara, kemerdekaan berpendapat serta kemerdekaan pers karena itu mewujudkan kedaulatan rakyat,” ucap Ninik.

Terpisah, di saat yang bersamaan, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi RKUHP menolak wacana pengesahan RUU tersebut.

Koalisi sipil mengkritik sejumlah pasal dalam RKUHP yang dinilai mengancam kebebasan berdemokrasi. Mereka juga mengkritik DPR dan pemerintah yang dianggap terburu-buru soal rencana pengesahan RUU tersebut.

Pengacara publik LBH Jakarta, Citra Referandum dalam aksi tabur bunga di depan kompleks parlemen Senin (5/12) mengatakan, pemerintah dan DPR belum transparan dan tak melibatkan publik dalam pembehasan RKUHP.

Ia kecewa sebab masyarakat sebelumnya sempat kesulitan mengakses RUU tersebut. RKUHP baru bisa terakses beberapa hari lalu, atau kurang dari sepekan sebelum jadwal masuk jadwal pengesahan hari ini.

“Saat ini yang  pemerintah lakukan maupun DPR dalam pengesahan ini sangat tidak transparan, karena draf itu tidak bisa kita akses secara resmi dalam waktu segera gitu. Kemudian kita baru bisa mengakses kemarin,” katanya.

Mereka pun mengancam bakal menggelar aksi lebih besar hari ini menolak rencana pengesahan.