Andhi Pramono Ikuti Jejak Rafael Alun Trisambodo, Korupsi Melibatkan Anggota Keluarga

DIKSI NEWS26 Dilihat

DiksiNasinews.co.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP), dalam kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Jumat, 7 Juli 2023. Andhi diduga menerima uang dari pengurusan ekspor-impor saat menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Makassar.

Kasus yang menjerat AP bermula dari sorotan publik terhadap harta mantan pejabat Dirjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, setelah terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya.

Sorotan tersebut kemudian meluas ke pejabat-pejabat lain di Kementerian Keuangan, termasuk AP yang sering memamerkan gaya hidup mewah. Berikut adalah kronologi kasus korupsi yang menimpa AP hingga akhirnya ditahan oleh KPK.

Pada Maret 2023, nama Andhi Pramono menjadi viral di media sosial Twitter karena diduga memiliki rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Rumah tersebut terletak di pintu masuk perumahan, tepatnya di Klaster Washington Barat Blok D.

Meskipun AP awalnya membantah kepemilikan rumah tersebut, dia kemudian mengklaim bahwa rumah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya.

Setelah foto rumah mewah tersebut viral, Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan pemeriksaan kepada AP. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memeriksa AP pada awal Maret 2023, yang akhirnya berujung pada pemecatan AP dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar.

Sementara itu, KPK memeriksa AP pada 14 Maret 2023 untuk klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) yang AP ajukan.

Pada 15 Mei 2023, KPK mengumumkan penetapan AP sebagai tersangka gratifikasi. Penetapan ini muncul setelah terkumpul bukti yang cukup, dan kasusnya meningkat ke tahap penyidikan.

KPK juga melarang AP untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan, mulai dari 15 Mei 2023 hingga 15 November 2023. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penetapan tersebut timbul setelah adanya kecukupan alat bukti.

“Dengan ditemukannya dugaan peristiwa pidana terkait penerimaan gratifikasi dan diperkuat pula dengan adanya kecukupan alat bukti sehingga KPK meningkatkan perkara dimaksud ke tahap penyidikan,” kata Ali

KPK juga sedang menyelidiki dugaan keterlibatan keluarga AP dalam tindak korupsi yang dia lakukan. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa pihaknya akan menginvestigasi peran istri dan anak AP dalam melakukan pencucian uang .

“Penyidik akan mendalami lebih lanjut sejauh mana peran dari istri maupun anak dalam melakukan pencucian uang itu,” kata Alexander.

Alexander juga menambahkan bahwa jika anggota keluarga terbukti terlibat aktif dalam skema pencucian uang, mereka juga akan medapat tindakan hukum.

“Akan kita tindak, jika terbukti keluarga terlibat aktif” singkat Alexander.

KPK telah mengungkap taktik yang AP gunakan untuk menyembunyikan aliran uang suap yang dia terima.

“Tidak tertutup kemungkinan bahwa keluarga kalau dari awal dia sudah mengetahui atau patut diduga mengetahui dan secara aktif ikut dalam skenario untuk melakukan pencucian uang itu juga bisa kenakan,” papar Alexander.

KPK menduga bahwa AP menggunakan rekening bank pengusaha yang dia percayai, termasuk rekening mertuanya, untuk menampung uang suap tersebut.

“Apakah secara aktif dia memang terlibat di dalam proses perencanaan, penggunaan rekening-rekening nominee, nanti akan kami dalami,” lanjut Alexander.

Selama proses penyidikan, KPK menyita tiga mobil mewah yang menurut dugaan menjadi milik AP. Mobil-mobil tersebut termasuk merek Hummer, Toyota Roadster, dan Mini Morris. Penyitaan ini terjadi setelah petugas melakukan penggeledahan di Kota Batam pada Juni 2023.

KPK menduga AP telah menerima gratifikasi sebesar Rp 28 miliar, dengan rincian berlian Rp 652 juta, hingga polis asuransi Rp 1 miliar. Belum cukup itu semua, petugas menduga AP menyamarkan uang yang dia terima, dengan pembelian rumah mewah di bilangan Jakarta Selatan sebesar Rp. 20 Miliar.

“Siasat yang dilakukan AP untuk menerima fee di antaranya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor-impor dan pengurusan jasa kepabeanan dengan bertindak sebagai nomine,” pungkas Alexander.

Dalam perkara ini, Andhi Pramono masuk jeratan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 ayat 1 serta Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan penahanan mantan Kepala Bea Cukai Makassar ini, KPK terus berupaya memberantas korupsi di Indonesia dan menegakkan hukum untuk menjaga integritas dan transparansi di sektor pelayanan publik.