Kasus tersebut, berpotensi menimbulkan risiko politik dan melibatkan berbagai elite, termasuk dari TNI, Polri, dan kalangan politik.
“Kasus dugaan spionase tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Jampidsus secara clear menangani kasus ini dengan utuh,” ungkap Prof. Muradi.
Ia menambahkan bahwa ada kekurangan sinergitas antara lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri dalam menangani kasus ini.
Setiap lembaga memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan kasus, yang menyebabkan ketidaksepahaman dan ketegangan.
“Kasus spionase yang menimpa Pak Febrie sebagai Jampidsus ini seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan atau saling menyalahkan. Ini juga pernah menimpa Pak Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolri,” kata Prof. Muradi.
Implikasi Kasus
Pengungkapan kasus ini membuka mata publik terhadap dinamika dan intrik yang terjadi di balik penanganan kasus besar di Indonesia.
Ketut menegaskan bahwa Kejaksaan Agung akan terus menyelidiki dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum untuk mencegah terjadinya konflik dan pengawasan yang tidak semestinya.
Dengan demikian, penanganan kasus besar dapat berjalan dengan lebih transparan dan efektif, tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
