Sebut Kemenkeu Iblis Setan, Ini Pernyataan Lengkap Bupati Meranti

DIKSI NEWS0 Dilihat

DiksinasiNews.co.id, Jakarta — Bupati Meranti, Muhammad Adil mendadak viral. Pasalnya ia menuai kontroversi karena menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis atau setan. Tak hanya itu, dia juga berencana menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Awal mula kemarahan Adil, disinyalir terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggap tak sesuai. Amarah Bupati Meranti itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12) lalu.

Baca berita Bupati Meranti lainnya : KLIK DI SINI

Adil secara khusus menyampaikan aspirasinya untuk anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam acara tersebut, yakni Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Luky Alfirman.

Berikut Pernyataan Lengkap Bupati Meranti:

Saya tadi memprotes sedikit pidato Pak Gubernur (Riau) bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada, tapi di tempat saya itu DBH-nya bukan malah menurun. Minyak kami malah bertambah banyak, bahkan hampir 8.000 barel per hari.

Saya sudah berulang kali sampai tiga kali menyurati Bu Menteri (Keuangan) untuk audiensi, tapi alasannya Kementerian Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatannya bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar.

Kami ngadu ke Kementerian Dalam Negeri kok bisa offline. Terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) karena menerima kami, tapi untuk di (Kementerian) Keuangan susahnya nggak ketulungan.

Saya di 2022 dapat dana bagi hasil Rp 114 miliar. Waktu itu hitungannya US$ 60 per barel di perencanaan pembahasan APBD 2022. Di 2023, pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden Agustus lalu, 1 barel US$ 100 .

Kemarin waktu lewat zoom dengan Kementerian Keuangan, (mereka) tidak bisa menyampaikan dengan terang. (Setelah) didesak-desak baru lah menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100 per barel.

Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong ‘ini orang keuangan isinya iblis atau setan’.

Hari ini saya kejar bapak, saya mau tahu kejelasannya. Pertama apakah penyusunan APBD 2023 pakai asumsi US$ 60, atau US$ 80 yang bapak sampaikan, atau US$ 100 seperti di pidato Pak Jokowi yang benar. Ini ada tiga saya cermati tadi.

Minyak Meranti naik besar sekali. Minyaknya tahun ini sudah 13 sumur dibor, untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Berarti Meranti targetnya 2023 9.000 barel per hari.

Jadi kalau seandainya kami naik, tapi penghasilan yang besar dianggap penurunan, saya mengharapkan nanti Bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat.

Pak Luky perlu diketahui, kami ini di Riau 25,68% miskin plus ekstrem. Miskin terbanyak itu di Meranti, di Riau itu ada di Meranti. Tapi kok teganya, minyak kami, duit kami tidak diberikan.

Bagaimana cara penghitungannya yang pas. Hampir 8.000 barel per hari. Mulai bulan 6 semenjak konflik Rusia-Ukraina, harga minyak naik, tapi kok (DBH) malah turun. Untuk Bapak ketahui, tahun ini kami menerima cuma Rp 115 miliar, naiknya cuma Rp 700 juta saja. Liftingnya naik, asumsinya US$ 100 barel, lah kok naiknya cuma Rp 700 juta.

Selanjutnya DAU tahun ini 2022, gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Meranti itu seharusnya tanggung jawab pusat, menjadi tanggung jawab kabupaten. Itu hebatnya. Ini mungkin perlu diselidiki.

Saya kemarin dipanggil ketemu Pak Tito (Menteri Dalam Negeri) minta petunjuk selaku pembina saya. Saya mau gugat Pak Jokowi. Daerah miskin, penghasil minyak. Kami hasilkan minyak dari 1973. Minyak kami ada 222 sumur, yang baru sekarang tambahan 13 plus besok tahun 2023 ada 19.

Bapak mau tahu, saya tambahkan lagi informasi. Ada 103 sumur (minyak) di Kabupaten Meranti sudah kering diambil oleh (pemerintah) pusat, tidak tahu saya untuk di mana. Sekarang tinggal beberapa lagi kira- kira.

Surga Tersembunyi di Garut Selatan yang Wajib Dikunjungi

Minta Pemerintah Stop Aktivitas Pengeboran

 

Bupati Meranti M Adil meminta kepada pemerintah pusat menghentikan pengeboran minyak di wilayahnya. Permintaan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Belanja dan Pendapatan Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12) lalu. Ia mengatakan permintaan dilatarbelakangi oleh pembagian dana bagi hasil tambang di daerahnya. Ia mengatakan semenjak 1973 di Meranti ada 222 sumur minyak.

Pada tahun ini sumur itu bertambah 13 dan pada 2023 mendatang naik lagi 19.Tapi tambahnya, keberadaan sumur minyak itu tidak dinikmati oleh masyarakat di daerahnya.

Hal itu katanya bisa dilihat dari tingkat kemiskinan di Meranti. Ia mengatakan sekarang ini terdapat 25,68 persen penduduk miskin ekstrim di Riau.

“Itu sebagian besarnya di Meranti,” katanya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman merespons kemarahan Bupati Meranti M Adil soal pembagian dana bagi hasil (DBH) untuk daerahnya yang terlalu kecil.
Lucky mengatakan terkait keluhan asumsi DBH yang disampaikan Pemda Meranti tersebut, Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.

Dia juga menyebutkan, pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.

“Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang US$100 per barel, dengan rincian 85 persen ke pusat dan 15 kembali ke daerah,” ujar Luky seperti dikutip dari website Pemkab Meranti.